19 December 2025

TPP Keerom Pastikan Survei Kepuasan Masyarakat Berjalan Optimal di Kampung Dampingan

Keerom, 19/12/2025 - Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Keerom sigap bergerak menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kombes Pol. Heri Sulesmono, S.IK, tertanggal 15 Desember 2025 dengan Nomor 1382/PWS.05.02/XII/2025, perihal permintaan pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Program Pendampingan Masyarakat Desa Tahun 2025.

Menindaklanjuti surat tersebut, Bapak Idarsyanto selaku Koordinator TPP Kabupaten Keerom bersama rekan-rekan Pendamping Desa sebelas distrik di Kabupaten Keerom segera menyampaikan informasi dan surat dimaksud kepada para pemangku kepentingan yang terlibat di 91 kampung dampingan se-Kabupaten Keerom. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi pemerintah kampung serta masyarakat kampung yang selama ini menjadi sasaran kegiatan pendampingan.

Pengisian kuesioner dilakukan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan BPSDM Kemendes PDT RI, dan berlangsung mulai 15 Desember 2025 hingga 22 Desember 2025. Survei ini bertujuan untuk menjaring penilaian, masukan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pendampingan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh TPP.

Menurut Bapak Charles Ondowafo, selaku Pendamping Desa di Dstrik Web, secara umum proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian, ia menilai bahwa pendampingan dari TPP tetap diperlukan, khususnya dalam memberikan pengarahan teknis kepada perangkat kampung dan masyarakat dalam memahami serta mengisi kuesioner melalui perangkat android. Hal ini penting mengingat substansi pertanyaan dalam kuesioner berfokus pada penilaian kinerja Pendamping Desa.

05 December 2025

Perkuat Pembangunan dan Tangani Stunting, Kampung Asyaman Gelar Tiga Agenda Penting

Asyaman, 04 Desember 2025 — Pemerintah Kampung Asyaman melaksanakan kegiatan Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Musyawarah Kampung (Muskam) Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun Anggaran 2026, serta Rembuk Stunting Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Balai Kampung Asyaman. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIT dan berjalan hingga selesai dengan suasana partisipatif dan kondusif.

Acara ini dihadiri unsur pemerintahan dan masyarakat, antara lain Bamuskam, Pemerintah Kampung, perwakilan DPMK Keerom, Pendamping Desa-Kemendesa PDT RI, Pendamping Koperasi-Kemenkop, RT/RW, Linmas, PKK, Kader Posyandu, tokoh masyarakat, pengurus Bumdes, pengurus KDMP, penjaga pemakaman, perwakilan TK/PAUD Harapan, petugas kesehatan Asyaman, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat dari berbagai unsur.

03 December 2025

Kampung Ifia-fia Mantapkan Arah Pembangunan Lewat Pra Musrembang dan Muskam 2026

Ifia-fia, Arso Barat Pemerintah Kampung Ifia-fia menggelar kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrembang) yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kampung (Muskam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun 2026. Pertemuan berlangsung pada hari Selasa 02 Desember 2025 bertempat di Gedung Serba Guna Kampung Ifia-fia, berlangsung pukul 09.00 WIT hingga selesai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Distrik Arso Barat beserta staf distrik, Plt. Kepala Kampung Ifia-fia, aparat kampung dan Bamuskam, tokoh-tokoh masyarakat, serta Tim Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa PDT RI Distrik Arso Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Distrik Arso Barat, Ibu Yustin Imbiri, menegaskan pentingnya proses perencanaan partisipatif sebagai dasar pembangunan kampung yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Beliau mengapresiasi antusiasme masyarakat Ifia-fia dalam menghadiri forum tersebut serta mendorong keaktifan warga dalam keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih.

Ibu Rosmidar selaku Plt. Kepala Kampung Ifia-fia juga menyampaikan bahwa Muskam RKPK tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan kampung, mulai dari peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi kampung, hingga pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Bamuskam dan para tokoh masyarakat turut memberikan pandangan serta menyoroti kebutuhan mendesak yang perlu masuk dalam prioritas RKPK 2026. Disamping itu TPP Kemendesa PDT RI Distrik Arso Barat turut memberikan pendampingan teknis terkait alur perencanaan, sinkronisasi prioritas, dan penyusunan dokumen RKPK sesuai regulasi terbaru.